Pemerintah Minta Masukkan Pengusaha soal Tantangan Ekonomi Digital

Jakarta - Indonesia resmi memegang Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga November 2022. Selama menjabat presidensi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menjelaskan Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan sejumlah pertemuan internasional lainnya.

"Kita akan melakukan serangkaian pertemuan, ada Ministerial Declaration, Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting, Digital Economy Ministers Meeting (DEMM)," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/11/2021).

Hal ini diungkapkannya dalam Pertemuan Virtual Streamlining Isu Digital Forum G20 bersama pelaku industri nasional dari Kantor Kementerian Kominfo, Jumat (19/11).


Untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam isu digital, Johnny mengajak pelaku industri untuk berkontribusi dengan memberikan masukan. Ia menyatakan pemerintah ingin mendengar masukan para pelaku industri mengenai tantangan dan peluang ekonomi digital. Adapun hal dilakukan guna mempertajam isu digital pada Forum G20.

"Pemerintah ingin mendengar masukan rekan-rekan dari sektor industri terkait apa yang dibutuhkan? Bagaimana tantangan dan profil usaha kita di sini? Barriers-nya apa saja? Dan bagaimana itu bermanfaat untuk kepentingan ekonomi kita di dalam negeri. Kita perjuangkan bersama-sama di forum atau rapat selama G20 Summit nanti," jelasnya.

Menurut Johnny, dalam Digital Economy Working Group (DEWG), pemerintah akan menggelar lima kali pertemuan. Sedangkan Ministerial Meeting akan berlangsung dalam satu kali rapat. Oleh karena itu, Johnny berharap pemerintah dan pelaku industri dapat bekerja sama mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan.

"Saya harapkan dalam pertemuan itu, pemerintah dan pelaku industri terlibat bersama. Agar apa yang disampaikan itu adalah kristalisasi dari harapan kita semua, baik dari pelaku industri, regulator, maupun dari kepentingan rakyat kita," katanya.

Johnny menilai agenda G20 dapat dioptimalkan sebagai forum memperjuangkan kepentingan nasional. Ia pun menghambat agar pelaku industri dapat memanfaatkan Forum G20 dengan maksimal.

"Tentu materi dan substansi akan kita bahas bersama di dalam DEWG, sehingga perlu sekali ada banyak masukan dari pelaku industri, para regulator di tingkat upstream sampai hilir termasuk asosiasi-asosiasi di dalamnya," ujarnya.

Menurutnya, saat ini terdapat dua substansi yang menjadi pilihan Indonesia. Pertama, kontinuitas dari Forum G20 versi sebelumnya, termasuk G20 Italia mengenai transisi energi dan implikasi ekonomi hijau. Kedua, substansi yang berkaitan dengan transisi digital ke ekonomi digital.

Dalam pertemuan yang dihadiri mitra Kementerian Kominfo, Johnny menegaskan dua arahan Presiden Joko Widodo sebagai acuan agenda G20.

"Ada dua hal yang menjadi tekanan Bapak Presiden Joko Widodo. Pertama adalah kesuksesan dari sisi substansi atau agenda G20 Indonesia. Kedua, kesuksesan dalam kaitan dengan Keketuaan kita sebagai penyelenggara," ungkapnya.

Terkait hal ini, ia mengaku telah melakukan pertemuan dengan beberapa pelaku industri di tingkat hulu, khususnya yang berhubungan dengan telekomunikasi. Bahkan, ia juga telah membahas soal penyelenggaraan Forum G20.

"Hari ini lebih menyangkut pada substansi materi yang akan kita bawa saat penyelenggaraan Digital Economy Task Force. Secara khusus berkaitan dengan Digital Economy Working Group - G20. Ada dua pilihannya dan ini dua-duanya ditekankan betul oleh Bapak Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Dalam setiap pertemuan, menurut Johnny, Jokowi meminta adanya penekanan pada transisi digital. Oleh karena itu, pihaknya sudah mempersiapkan pembahasan yang akan dibicarakan melalui Sherpa Track, Finance Track, Working Group termasuk DEWG.

"Tekanan yang pertama ini sedang disiapkan para menteri terkait, dengan tidak meninggalkan atau tetap membicarakan di masing-masing working group sesuai substansi transisi digital," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga menekankan pada kelancaran atas transaksi digital. Hal ini meliputi tingkat hulu, yaitu penyiapan infrastruktur TIK yang merata di seluruh Indonesia hingga infrastruktur hilir berupa pusat data, regulasi, sumberdaya dan talenta digital di semua level.

"Ada banyak sekali isu yang harus kita lakukan dari hulu sampai hilir, termasuk kemarin pada saat Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya atau pandangannya saat Kompas Gramedia CEO 100 (kemarin)," katanya.

Untuk itu, Johnny meminta agar mitra Kementerian Kominfo dapat memberikan masukan sesuai dengan arahan Jokowi dan kepentingan nasional.

"Masukan itu tentu yang berkaitan dengan transformasi atau transisi digital dari Kominfo yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden," jelasnya.

Dalam beberapa pertemuan G20 sebelumnya, Johnny mengatakan pemerintah telah menyampaikan pandangannya soal transisi digital. Hal ini mencakup konektivitas digital, literasi digital dan arus data lintas batas negara.

"Tiga hal krusial ini yang akan menjadi isu penting kita. Digital Economy ini menjadi sangat khusus tidak hanya karena Indonesia menjadi negara pertama yang akan memimpin Digital Economy Working Group. DEWG hadir di saat yang krusial di mana agenda transformasi digital sedang bergerak akseleratif, baik itu di Indonesia maupun global di tengah pandemi COVID-19," katanya.

Johnny menyatakan pandemi menjadi salah satu katalis peningkatan adopsi teknologi digital di semua sektor. Dengan demikian, pemerintah tetap fokus pada inisiatif dan agenda pemulihan ekonomi nasional.

"Saat ini kita dihadapkan pada risiko timbulnya pola case recovery. Ini semua tantangan kita dalam pemulihan ekonomi. Kemarin, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan dengan potensi inflasi yang tinggi serta bermacam tantangan lain," tuturnya.

Dalam Presidensi G20, kata Johnnya, Indonesia akan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger atau 'Pulih Bersama, Bangkit Perkasa'. Melalui tema ini, Indonesia mendorong upaya untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

"Upaya recovery economy juga sangat dipengaruhi dengan komoditi supercycle. Jadi, ada banyak sekali pengaruhnya, namun kita punya tiga agenda besar yang akan menjadi titik tekanan kita nanti yang tadi saya sebutkan: post recovery and connectivity, digital literasi dan cross-border data flow," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut Johnny turut didampingi langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba; Dirjen SDPPI, Ismail; Direktur Utama BAKTI, Anang Latif; Dirjen Aptika, Semuel A. Pangerapan; serta Staf Khusus Menkominfo Bidang SDM dan Digital, Dedy Permadi.

Sementara secara virtual hadir pula Ketua Umum idEA, Bima Laga; Dewan Pengurus Daerah Aptiknas, Satria Gunayoman, Ketua Forum Komunikasi IT Kesehatan (Forkomtiknas), Daryo Soemitro; VP Public Policy and Government Relations - GoTo Group, Ardhanti Nurwidya; Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Hary Budhiarto; serta Staf Khusus Menkominfo, Phillip J. Gobang.

Baca artikel detiknews, "Pemerintah Minta Masukkan Pengusaha soal Tantangan Ekonomi Digital" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5820179/pemerintah-minta-masukkan-pengusaha-soal-tantangan-ekonomi-digital.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/